Indramayu Belum Menjadi Kabupaten Layak Anak, Wabup Lucky Minta Perangkat Daerah Lebih Intens Berkoordinasi

Maret 29, 2021

DISKOMINFO INDRAMAYU – Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk lebih meningkatkan koordinasi internal antar lembaganya. Hal ini karena banyaknya persoalan-persoalan di lapangan yang tidak berdiri tunggal, tetapi lintas perangkat daerah, bahkan lintas sektor.

Demikian dikatakan Lucky saat menerima Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dr. Siska Gerfianti, M.H. Kes., Sp. DLP pada acara Penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA), Senin (29/03/2021). Menurut Lucky, koordinasi merupakan hal yang sangat penting, namun proses koordinasi sering dilupakan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan srebuah sistem dan pemenuhan Hak-Hak Anak yang terintegrasi dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini, imbuh Lucky, bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat, serta dunia usaha sehingga pemenuhan Hak-Hak Anak Indonesia terjamin.

“Hal yang paling penting dari pengembangan Kabupaten Layak Anak yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lucky berharap, penguatan koordianasi antar stakeholder dapat terus ditingkatkan, karena anak adalah investasi di masa yang akan datang.

“Kehidupan anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup bagi sebuah bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan kesemapatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosialnya” jelas Lucky.

Selain koordinasi, Lucky menengarai, ada beberapa strategi dalam mewujudkan KLA, yakni pengarusutamaan gender, penguatan kelembagaan, serta membangun jaringan. “Komitmen juga jangan dilupakan. Dengan adanya komitmen yang kuat, Insya Allah Indramayu menjadi Kota Layak Anak,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti meminta Pemkab Indramayu untuk lebih serius dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Berdasarkan data, ada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang belum menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), salah satunya Kabupaten Indramayu.

Meskipun begitu, kata Siska, Pemkab Indramayu telah mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama pada tahun 2018 yang lalu. APE adalah sebuah penghargaan sekaligus bentuk apresiasi Pemerintah atas Komitmen dan peran serta pemimpin kementerian/lembaga/Pemda yang telah melaksanakan dimensi operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan. (Deni-Dedy/Diskominfo Indramayu)