Kunker Komisi IV DPR RI di Indramayu

Jawab Keluhan Petani Terkait Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani

DISKOMINFO INDRAMAYU – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Hal ini untuk memastikan ketersediaan Pupuk Bersubsidi sampai di tangan petani dan ingin mengetahui sejauh mana penggunaan Kartu Tani sekaligus mendenagr aspirasi para petani secara langsung.

Kedatangan wakil rakyat tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sadani, S.E., Wakil Ketua Dedy Mulyadi, S.H., Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, S.T. bersama rombongan dan didampingi Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina serta tamu undangan lainnya yang bertempat di Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Jum’at (11/6/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina mengatakan, sektor pertanian menjadi unggulan di Kabupaten Indramayu dengan produksi padi setiap tahun tidak kurang dari 1,7 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) dan Indramayu mendapat predikat sebagai produksi padi tertinggi tingkat nasional pada tahun 2019.

Atas capaian itu, tidak luput dari buah kerja keras para petani, pemerintah beserta pihak terkait lainnya walau masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dan perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di sektor pertanian di Kabupaten Indramayu seperti pupuk bersubsidi dan kartu tani.

Selanjutnya, terkait perkembangan Kartu Tani di Kabupaten Indramayu data Bulan Juni 2021 dari jumlah petani sebanyak 140.767 NIK telah tercetak kartu tani sebanyak 132.345 kartu, adapun sudah didistribusikan sebanyak 90.911 kartu dan sisanya yang belum terdistribusikan sebanyak 41.434 kartu.

“Tentunya kita semua berharap segala target yang telah ditentukan dapat tercapai demi semakin meningkatnya produksi padi di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Pada kesempatan sesi dialog langsung, Husen, petani asal Desa Wanasari mengungkapkan, saat ini kondisi lahan sawah miliknya kekurangan air dan memgakibatkan proses tanam padi musim gadu terlambat. Hal ini disebabkan adanya pengerjaan proyek irigasi pertanian, sehingga walau terdapat saluran irigasi peganti disebelahnya namun dari pihak pengairan seolah-olah tidak tanggap dalam pembagian air irigasi untuk mengairi lahan sawahnya.

“Artinya pada saat kita sebagai petani membuka pintu air, pihak orang pengairan malah menutup kembali, sehingga menjadi masalah bagi kita dan lahan sawah kita,” ungkapnya.

Sementara itu, masalah kartu tani bagi dirinya masih dipusingkan pada saat proses pelaksaan atau pemebelian pupuk bersubsidi melalui penggesekan kartu tani yang ternyata kosong, dan disebutkan disalah satu kios pupuk bahwa setiap pengambilan pupuk bersubsidi wajib masuk data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

“Saya memang mempunyai kartu tani. Tetapi ketika saya ingin membeli pupuk subsidi pada saat penggesekan kartu, dibilangnya tidak ada isinya, bahkan sekarang setiap pembelian harus masuk data RDKK, serta masih mahalnya harga pupuk dan lambatnya penyaluran pupuk sehingga membuat fase pemupukan lahan sawah saya ikut terlambat,” tambahnya.

Dengan mendengarkan langsung keluhan petani, Ketua Komisi IV DPR RI Sadin, SE. menyebutkan, bakal ada intervensi langsung terhadap kios-kios pupuk yang bermasalah sehingga Indramayu sebagai wilayah terbesar penyumbang beras untuk Indonesia maka petani wajib diperthatikan.

“Saya tidak mau tau kalau memang terbukti kios, agen, distributor pupuk ini bermasalah, kita cabut izinnya karena bagi saya petani adalah malaikat,” tegasnya.

Hal sama diutarakan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, S.T. yang meminta pemerintah mengundang langsung distributor pupuk untuk mengatahui bagaimana distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi di petani.

“Kita ingin distributor pupuk Indramayu di undang, kita ingin bagaimana pola distribusinya seperti apa, karena Indramayu dengan 1,7 juta ton/tahun GKP dengan permasalahan pupuk yang disebutkan para petani bersamaan, maka perlu di evaluasi dan diatasi bersama-sama permasalahan pupuk di Indramayu,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina berharap, para petani di Indramayu untuk memanfaatkan program yang sudah berjalan, salah satunya Indramayu Cepat Tanggap (I-CETA), dimana petani bisa mengadukan segala permasalahan termasuk pupuk bersubsidi yang nantinya akan direspon dan ditindak lanjuti baik oleh instasi terkait atau pihak kecamatan.

“Mungkin harus dipahami oleh petani, bahwa kita saat ini memiliki program I-CETA, silakan petani menggunakan nomor aduan 08111333314. Jadi petani bisa mengadukan kalau ada kios yang bermasalah atau penyuluh bermasalah, nanti dinas pertanian atau kantor kecamatan bisa mengatasinya,” harapannya. (Oyib/Dedy-Diskominfo Indramayu)